Workshop Pemantauan Kelembagaan dan Alternatif Pembiayaan SPAM Provinsi Jawa Tengah TA. 2020

DINPERKIM Kab. DEMAK – Selasa, 4 Agustus 2020, Telah diadakan Workshop Pemantauan Kelembagaan dan Alternatif Pembiayaan SPAM Provinsi Jawa Tengah TA. 2020 diselenggarakan oleh Balai Prasarana  Permukiman Wilayah Jawa Tengah sejak hari senin tangal 3 Agustus 2020 sampai dengan hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 yang bertempat di The Wujil Resort and Conventions Ungaran Semarang (untuk 3 kelompok Kabupaten / Kota) dan di Hotel Manohara Borobudur Magelang (untuk 2 kelompok Kabupaten / Kota).

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Perkim / PU dari Kabupaten / Kota dan Perumda (PDAM) dari Kabupaten / Kota.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, antara lain :

1. BPPW Jawa Tengah melakukan pemantauan terhadap keberfungsian dan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang telah dibangun melaui dana APBN baik dari aspek teknis, non teknis maupun SDM-nya;
2. BPPW Jawa Tengah melakukan identifikasi keberadaan Pengelola SPAM (BUMD/PDAM, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri) maupun kapasitas / kinerja kelembagaan institusi dan SDM pelaksana penyelenggara SPAM serta permasalahan yang terkait dengan pengelola SPAM;
3. BPPW Jawa Tengah melakukan identifikasi dan evaluasi NSPK Bidang Air Minum yang diterbitkan oleh Pemda dan identifikasi kebutuhan fasilitasi penyiapan NSPK Daerah;
4. BPPW Jawa Tengah melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pelaksana penyelenggaraan SPAM.

Ruang lingkup materi yang disampaikan Narasumber yaitu Kasubdit Wilayah II Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya, antara lain :

1. Capaian air minum Nasional 89,27%;
2. Target SDG’s 2024 :
   • Layak             : 100%
   • Aman             : 15%
   • Perpipaan       : 10 Juta SR
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM; dan
4. Sosialisasi NSPK.

Setelah pemaparan materi oleh Narasumber, dilanjutkan dengan diskusi.

Agenda selanjutnya adalah desk per masing-masing Kabupaten / Kota. Desk terdiri dari 2 meja yaitu Meja I untuk desk Perumda Air Minum (PDAM) dan Meja II untuk Dinas Perkim / PU dari Kabupaten / Kota.

Hasil Diskusi Meja I      :

1. Terisinya form-form penyelenggaraan SPAM dari Perumda;
2. Terkumpulnya Buku Audit BPKP Perumda Tahun 2017, 2018 dan 2019.

Hasil Diskusi Meja II    :

1. Identifikasi permasalahan DAK dan PAMSIMAS :
   • Permasalahan Teknis :
     1. Menurunnya minat desa untuk mengikuti Program PAMSIMAS karena adanya 10% sharing APBDes, In kind serta In Cash;
     2. Persyaratan ijin sumur dalam di Dinas PMPTSP Provinsi yang terlalu rumit;
     3. Terkadang ada tidak harmonis antara Kepala Desa dan KKM / Satlak;
     4. Data dilapangan, masih ada over lapping antara SR swasta, Pamsimas maupun PDAM;
     5. Target Universal Acces dan SDG’s yang terlalu tinggi;
     6. Sumber air baku (sungai) tidak tersedia sepanjang tahun.
   • Permasalahan Non Teknis :
     1. Tidak ada, selama ini Perangkat Daerah telah bersinergi dengan baik hanya saja terkadang anggaran yang tidak mencukupi untuk pemenuhan target akses air minum.

By : Nurul Prasetyani
Editor : Humas Dinperkim
Bidang PKP Dinperkim

• 

• 

•