{"id":6407,"date":"2020-04-30T02:14:49","date_gmt":"2020-04-30T02:14:49","guid":{"rendered":"http:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/?p=6407"},"modified":"2020-04-30T02:14:50","modified_gmt":"2020-04-30T02:14:50","slug":"kementerian-panrb-dorong-pemda-adakan-forum-konsultasi-publik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/?p=6407","title":{"rendered":"KEMENTERIAN PANRB DORONG PEMDA ADAKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK"},"content":{"rendered":"\n

JAKARTA<\/strong> \u2013 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n

FKP diselenggarakan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, instansi pemerintah dapat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).<\/p>\n\n\n\n

Dilansir dari media elektronik menpan.go.id<\/a> (29\/4\/2020) \u201cKami harapkan agar pemda dapat melaksanakan FKP dan SKM sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk menerima saran dan masukan,\u201d ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam\u00a0video conference<\/em>\u00a0terkait Bimbingan Teknis Daring Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah III, Rabu (29\/04).<\/p>\n\n\n\n

Pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik ini mengacu pada Undang-Undang No. 25\/2009 tentang Pelayanan Publik maupun Peraturan Pemerintah No. 96\/2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik. Regulasi tersebut mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Diah juga meminta agar peserta bimtek dapat menyampaikan laporan terkait pelaksanaan SKP, penyelenggaraan FKP, dan penerapan standar pelayanan (SP). \u201cHasil implementasi bimtek terkait materi kebijakan pelayanan publik ini agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk laporan,\u201d imbuh Diah.<\/p>\n\n\n\n

Perlu diketahui, FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam hal transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n

Adapun tahapan pelaksanaan FKP, dimulai dari diskusi yang berbentuk dialog (dialog interaktif, FGD), dilanjutkan dengan dokumentasi setiap pelaksanaan FKP berupa dokumentasi, foto, dan video. Kemudian setelah terjadi proses diskusi dan dialog, adanya mufakat antara penyelenggara dan perwakilan stakeholder<\/em>, dan terakhir membuat berita acara dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan FKP.<\/p>\n\n\n\n

FKP diselenggarakan oleh setiap Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), dalam bentuk tatap muka dan non-tatap muka dengan melibatkan pihak terkait diantaranya penyelenggara layanan, pengguna layanan,\u00a0stakeholder<\/em>\u00a0pelayanan publik, ahli atau praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Dari sisi penyelenggara, FKP memiliki manfaat untuk memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan, sebagai sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan bagi masyarakat, selain sebagai ruang partisipasi, FKP memiliki manfaat untuk memperoleh kepastian layanan, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, menyelaraskan antara harapan dengan kemampuan penyelenggara pelayanaan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n

Bimtek daring ini diikuti 62 orang perwakilan dari Biro\/Bagian Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten\/Kota di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Dalam kesempatan itu, juga dipaparkan materi mengenai penyusunan standar pelayanan publik, SKM dan penyelenggara pelayanan publik untuk kaum berkebutuhan khusus.<\/p>\n\n\n\n

Pada bimtek daring ini, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastianti meminta Bagian\/Biro Organisasi di daerah sebagai mitra utama Kementerian PANRB untuk membantu mengkoordinasikan proses penyusunan SP, SKM, FKP, termasuk melakukan dokumentasi. \u201dMisalnya saat ini ada unit pelayanan yang tidak ikut\u00a0video conference<\/em>, ini kita berharap Bagian\/Biro Organisasi dapat membantu menjelaskan dan memberikan informasi,\u201d pungkasnya.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

(fik\/HUMAS MENPANRB)<\/em>
Sumber : <\/p>\n\n\n\n

Dari sisi penyelenggara, FKP memiliki manfaat untuk memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan, sebagai sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan bagi masyarakat, selain sebagai ruang partisipasi, FKP memiliki manfaat untuk memperoleh kepastian layanan, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, menyelaraskan antara harapan dengan kemampuan penyelenggara pelayanaan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n

Bimtek daring ini diikuti 62 orang perwakilan dari Biro\/Bagian Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten\/Kota di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Dalam kesempatan itu, juga dipaparkan materi mengenai penyusunan standar pelayanan publik, SKM dan penyelenggara pelayanan publik untuk kaum berkebutuhan khusus.<\/p>\n\n\n\n

Pada bimtek daring ini, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastianti meminta Bagian\/Biro Organisasi di daerah sebagai mitra utama Kementerian PANRB untuk membantu mengkoordinasikan proses penyusunan SP, SKM, FKP, termasuk melakukan dokumentasi. \u201dMisalnya saat ini ada unit pelayanan yang tidak ikut\u00a0video conference<\/em>, ini kita berharap Bagian\/Biro Organisasi dapat membantu menjelaskan dan memberikan informasi,\u201d pungkasnya.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

(fik\/HUMAS MENPANRB)
Sumber : https:\/\/menpan.go.id\/site\/berita-terkini\/kementerian-panrb-dorong-pemda-adakan-forum-konsultasi-publik<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA \u2013 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. FKP diselenggarakan Baca Selanjutnya …<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6410,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-6407","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sekretariat"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/20200429_-_Dorong_Pemda_adakan_FKP_3.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6407","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6407"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6407\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6411,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6407\/revisions\/6411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6407"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6407"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6407"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}