{"id":21725,"date":"2022-06-16T12:44:45","date_gmt":"2022-06-16T12:44:45","guid":{"rendered":"http:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/?p=21725"},"modified":"2022-06-16T12:47:39","modified_gmt":"2022-06-16T12:47:39","slug":"ikut-tingkatkan-penggunaan-produk-dalam-negeri-dinperkim-hadiri-implementasi-pengisian-aplikasi-siswas-p3dn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dinperkim.demakkab.go.id\/?p=21725","title":{"rendered":"IKUT TINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, DINPERKIM HADIRI IMPLEMENTASI PENGISIAN APLIKASI SISWAS P3DN"},"content":{"rendered":"\n

Dinperkim Kab. Demak <\/strong> – Sebagai upaya dalam pemberdayaan industri dalam negeri, diatur strategi dalam penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri dengan memperhatikan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) jika pembiayaan pengadaan barang\/jasa bersumber APBN\/APBD maupun Hibah Dalam Negeri, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Senin, 14 Juni 2022, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah mengadakan acara Sosialisasi Implementasi Pengisian Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Produk Dalam Negeri (SISWAS P3DN) di Ballroom Lanrai 1 Gedung C, Setda Kabupaten Demak. Acara dipimpin oleh Kabag PBJ dan Inspektur Kabupaten Demak dan dihadiri oleh PPK dan Admin Aplikasi SISWAS P3DN seluruh OPD Kabupaten Demak, termasuk DINPERKIM yang diwakili oleh Handoko dan Esya Ayu DS sebagai admin SISWAS P3DN.<\/p>\n\n\n\n

“Belanja yang menggunakan produk dalam negeri masih 14% di Indonesia. Analisis ini menjadi salah satu faktor perlu diadakannya implementasi penggunaan produk dalam negeri. selain meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan nilai TKDN dan banyak regulasi yang harus diperhatikan. SISWAS P3DN ini merupakan aplikasi yang berkaitan dengan perencanaan juga pelaksanaan yang harus dilaporkan kepada presiden, sehingga Presiden dapat melakukan monitoring pengunaan produk dalam negeri dalam lingkup Pemerintah Daerah”, ungkap Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pembukaan acara Sosialisasi tersebut. Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi Industri Nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sehingga mampu bersaing secara mandiri.<\/p>\n\n\n\n

Selain Kepala Bagian PBJ, Inspektur juga menyampaikan bahwa Penggunaan Produk Dalam Negeri ini wajib bagi Pemerintah Daerah. Jika Pemda tidak melaksanakan maka PPK akan diberikan sanksi tegas, salah satunya melalui alokasi dana seperti Hibah dan Bantuan APBN. Pelaporan pada Aplikasi SISWAS P3DN ini juga akan berkelanjutan cut off setiap akhir bulan, dan Inspektorat berkolaborasi bersama bagian PBJ untuk monitoring pengisian progress laporan OPD dalam Aplikasi SISWAS P3DN\\<\/p>\n\n\n\n

By : Esya
Bidang Perumahan<\/p>\n\n\n\n